Hukum Kriminal My.Id| MINAS.RIAU
Kepala Desa Minas Barat Ayang Bahari Sangat kecewa Terhadap PHR dan ESDM, Dimana PLN dan Masyarakat Sudah Bekerja keras Demi Mendapatkan Penerangan.
Menurut informasi PLN Material Sudah Lengkap dan Sudah OK untuk di Pasangkan, Namun Terkendala Lagi di Permasalahan izin PHR dan ESDM yang masih belum Terbit.
Seakan Mem Perlambat untuk Pembangunan jaringan Listrik bagi masyarakat.
Survay kelokasi sudah berulang-ulang Bahkan Pihak PLN dan PHR bersamaan Langsung ke lokasi,Bahkan survay di tahun 2022 pun sudah di lakukan PHR dan PLN Namun sampai saat ini Masih dalam Polemik izin.
Apakah masyarakat minas Barat ini Masih warga negara Indonesia !!
sesuai UU no 33 jelas warga negara Indonesia dilindungi serta di perjelas dalam dasar negara sila ke 5 keadilan sosial.
80 THN Indonesia merdeka tapi anak-nak kami belum bisa menikmatin yang namanya PLN dimana tiap malam mereka tidak bisa belajar dengan optimal, serta banyak tempat ibadah yang tidak berfungsi dgn baik diakibatkan tidak adanya penerangan PLN.
ketika kami konfirmasi ke PLN ternyata sudah menyediakan anggaran untuk pembangunan jaringan ke rumah-rumah kami tapi alangkah tidak bermartabatnya para oknum pejabat negara yang mempersulit birokrasi pembangunan tersebut salah satunya anak perusahaan Pertamina ( phr ).
Kemana keadilan tuk wong cilik yang seperti di janjikan bapak presiden Prabowo itu.
Kalau memang tidak bisa katakan tidak bisa jangan kami masyarakat di berikan harapan yang tidak jelas.
Warga saya sangat membutuh kan penerangan apalagi banyak tempat ibadah, anak-anak yang belajar masih menggunakan lampu teplok dimalam hari. Mereka semua sudah sangat rindu akan penerangan.
Di satu sisi PT SAS yang beralamat di km47 dimana masih wilayah Minas Barat juga dalam waktu dua bulan terakhir ini bisa terterangi, dengan memasukan jaringan dan travo sampai ke lokasi. Jaringan nya juga sama seperti kampung sukapulung dan kampung delima namun tidak ada saya mendengar mesti izin dari ESDM dan PHR sesulit ini.
Tidak ada polemik seperti PHR yang menghalangi, PLN yang masih menunggu izin ESDM.
Namun kenapa kampung delima dan kampung sukapulung yang begitu banyak masyarakat nya sangat sulit.
Kalau memang pakai duit tolong katakan berapa anggaran nya yang harus kami bayar. (Ungkap ayang bahari)
Kepala Desa Minas Barat Ayang Bahari sangat frustrasi dengan situasi ini.
Sepertinya ada kesenjangan antara kebutuhan masyarakat Minas Barat dengan proses birokrasi yang berbelit-belit.
kami memohon kepada bapak Presiden Prabowo, Bapak Mentri ESDM Bahlil Lahadalia, agar dapat mem Perhatikan rakyatmu ini yang tidak berdaya oleh birokrasi ini.
