Hukum Kriminal My.Id| Surabaya, Jatim — 3 Desember 2025
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Jawa Timur menyoroti serius perkembangan kasus dugaan suap pengurusan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, yang kembali menyeret 14 saksi untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan saksi-saksi ini, yang dilakukan di Polres Madiun, menunjukkan bahwa KPK terus berupaya untuk mengungkap seluruh jaringan dan praktik korupsi yang terjadi di Ponorogo.
Ketua DPW Rajawali Jatim, Sujatmiko, menyatakan, "Kami dari Rajawali Jatim sangat prihatin dengan kasus korupsi yang terjadi di Ponorogo. Ini adalah pukulan telak bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. KPK harus bertindak cepat dan tegas untuk menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada tebang pilih dalam penegakan hukum." Tegasnya
DPW RAJAWALI Jatim juga menyoroti bahwa kasus ini melibatkan berbagai klaster dugaan korupsi, mulai dari suap pengurusan jabatan, suap proyek pekerjaan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo, hingga gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo. "Ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di Ponorogo sudah sangat sistematis dan melibatkan banyak pihak. KPK harus membongkar semua praktik kotor ini dan menyeret semua pelaku ke pengadilan," tegas Sujatmiko
Kasus dugaan suap ini melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Para pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang, dengan ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang berat.
"Kami mendesak KPK untuk tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga membidik aktor intelektual di balik praktik korupsi ini. Siapapun yang terlibat, tanpa terkecuali, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kami juga mengimbau kepada masyarakat Ponorogo untuk terus mengawal kasus ini dan memberikan dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi," ujar orang nomor satu di DPW RAJAWALI Jawa Timur
DPW RAJAWALI Jatim akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas. Kami percaya bahwa dengan kerja keras dan komitmen yang kuat dari KPK, serta dukungan dari masyarakat, kasus korupsi di Ponorogo dapat diungkap secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penyelenggara negara, bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa yang harus diperangi bersama.
Publisher : TIM /RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Ilustrasi (istimewa)
