Hukum Kriminal My.Id| ROHIL - Dewan Pimpinan Daerah Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (DPD TOPAN RI) Kabupaten Rokan Hilir kembali menyoroti pentingnya transparansi pada proyek revitalisasi sarana pendidikan di daerah, khususnya pada pekerjaan revitalisasi SDN 007 Bagan Jawa.
Ketua TOPAN RI Rohil, Yusaf Hari Purnomo, atau Arie Black, menegaskan bahwa setiap pembangunan yang menggunakan dana negara harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat (12/12/2025).
Berdasarkan informasi pada papan kegiatan, proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan SDN 007 Bagan Jawa menggunakan anggaran APBN Tahun 2025 dengan total Rp1.985.488.000. Pekerjaan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan waktu pengerjaan 120 hari kalender, mulai 20 Agustus hingga 15 Desember 2025.
Arie menilai bahwa informasi pada papan proyek sudah memuat beberapa item penting, namun menurutnya, transparansi harus diperkuat terutama pada progres pembangunan, kualitas pekerjaan, serta kesesuaian dengan spesifikasi teknis.
"Kami menjalankan fungsi sosial kontrol. Masyarakat berhak tahu sejauh mana pembangunan berjalan. Transparansi ini penting agar dana pendidikan digunakan tepat sasaran," ujar Arie.
Respons Kepala Sekolah Belum Jelas
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah dalam hal ini Kepala SDN 007 Bagan Jawa, saat dikonfirmasi belum memberikan penjelasan mengenai sejauh mana progres program telah dilaksanakan.
Sejumlah sumber masyarakat menyampaikan adanya dugaan ketidakterbukaan informasi, namun hal tersebut masih perlu klarifikasi langsung dari pihak sekolah.
TOPAN RI menekankan bahwa klarifikasi dari kepala sekolah sangat dibutuhkan agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
"Kami berharap pihak sekolah terbuka. Penjelasan mereka penting agar masyarakat tidak berspekulasi dan informasi tetap objektif," kata Arie.
Catatan Redaksi
Redaksi membuka ruang kepada pihak sekolah, panitia pembangunan, maupun dinas terkait untuk memberikan keterangan, klarifikasi, atau tambahan informasi demi pemberitaan yang akurat dan berimbang.
Editor: Redaksi
