Hukum Kriminal My.Id| Indragiri Hulu — Publik kembali digegerkan oleh beredarnya rekaman visual dari sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Ring Road, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang diduga kuat melakukan praktik pengisian BBM bersubsidi ke jeriken dan bukan pada kendaraan sesuai aturan.
Dalam rekaman yang beredar, tampak sejumlah orang melakukan pengisian BBM subsidi dalam jumlah besar menggunakan wadah jeriken. Aktivitas ini diduga terjadi pada Senin, 15 September 2025, sekitar pukul 08.59 WIB.
Lebih tajamnya lagi, informasi dari masyarakat menyebut bahwa SPBU tersebut dikaitkan dengan nama Dodi, seorang anggota dewan, sehingga publik menduga adanya “perlindungan khusus” yang membuat aktivitas penyelewengan ini berjalan mulus tanpa hambatan.
Modus Lama, Diduga Pemain Baru
Masyarakat menilai praktik pengisian BBM subsidi menggunakan jeriken adalah modus lama yang kembali marak. Jika benar SPBU tersebut dimiliki oleh oknum anggota dewan, maka dugaan penyalahgunaan ini berpotensi menjadi indikasi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
“Kalau benar SPBU itu punya oknum anggota dewan, bagaimana APH bisa bertindak kalau yang bermain saja adalah pejabat?” ujar salah satu warga yang geram.
Aturan Pertamina Sangat Jelas
Pertamina telah menegaskan bahwa:
BBM bersubsidi hanya boleh diisi langsung ke kendaraan yang berhak
Pengisian ke jeriken hanya diperbolehkan dengan izin khusus untuk sektor tertentu, bukan untuk diperjualbelikan kembali
Jika dugaan ini benar, maka SPBU tersebut secara terang-terangan melanggar SOP Pertamina dan merugikan masyarakat luas.
Desakan Publik: APH Tidak Boleh Tutup Mata
Dengan munculnya bukti visual, publik meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Siapapun yang bermain, sekalipun itu anggota dewan, harus diproses. Ini subsidi rakyat, bukan subsidi kelompok tertentu,” tegas warga lainnya.
Dugaan Mafia BBM di Riau Kembali Menguat
Kasus ini memperkuat dugaan bahwa mafia BBM bersubsidi masih bercokol kuat di beberapa daerah, bahkan diduga mendapat “perlindungan” dari oknum berpengaruh.
Jika APH bergerak setengah hati, publik meyakini praktik seperti ini akan terus berulang dan merugikan masyarakat kecil yang berhak atas BBM bersubsidi.
Editor : Redaksi
