Hukum Kriminal My.Id| Rohil – Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang diselenggarakan di Hotel Aston Sentul Lake Resort & Conference, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bistamam turut didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Benny Hartedi, SE, M.Si., Kabag Tapem Sekda Rohil Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., serta Kabid IKP Diskominfotiks Juni Rahmat, SE, MM. Seluruhnya hadir sebagai peserta dalam rapat yang diinisiasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP).
Rakor ini membahas dua agenda pokok, yakni Perencanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2027 serta Pengendalian Pengelolaan BWN-KP Tahun 2025. Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP, sementara sambutan Kepala BNPP disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Keduanya menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional jangka panjang (RPJPN 2025–2045), yang mencakup aspek pertahanan-keamanan, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan.
Dalam arahannya, Menko Polhukam menekankan empat pilar utama pembangunan kawasan perbatasan:
1. Pertahanan & Keamanan (Security): penegasan batas negara serta penguatan sistem pertahanan.
2. Kesejahteraan (Prosperity): peningkatan taraf hidup melalui pusat kerja sama antarnegara, pertumbuhan ekonomi baru, serta layanan dasar dan infrastruktur.
3. Lingkungan (Environment): pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang yang berkelanjutan.
4. Tata Kelola Pemerintahan (Governance): penguatan diplomasi, negosiasi, serta sinergi pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menyampaikan harapannya agar pelaksanaan rakor ini mampu memperkuat efektivitas, integrasi, dan kesinambungan pengelolaan kawasan perbatasan. Ia menegaskan bahwa wilayah perbatasan tidak hanya berperan sebagai garda terdepan pertahanan negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kita berharap pembangunan di kawasan perbatasan dapat dipercepat, sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata berupa peningkatan layanan dasar, infrastruktur, serta peluang ekonomi,” ujar Bupati.
Editor : Redaksi
