HUKUM KRIMINAL MY.ID_ KAMPAR
Upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.284.684 di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Kampar membentur tembok tebal. Pihak kepolisian setempat diduga enggan menindaklanjuti laporan hasil investigasi media menyusul adanya keterlibatan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif yang membekingi operasional tempat tersebut.
Dugaan ini mencuat setelah perwakilan tim investigasi melakukan konfirmasi langsung kepada salah satu personel di Polres Kampar. Menurut keterangan dari sumber internal kepolisian tersebut, SPBU dengan nomor pemoros 14.284.684 itu dikelola atau berada di bawah perlindungan oknum TNI aktif. Kondisi ini disinyalir membuat pihak Polres Kampar tidak sanggup atau enggan mengambil tindakan tegas atas informasi dan temuan yang disampaikan oleh awak media.
Tidak hanya menghadapi jalan buntu di ranah hukum, upaya jurnalistik untuk mengungkap fakta di lapangan juga diwarnai aksi premanisme. Pihak pengelola SPBU diduga kuat melakukan tindakan pengancaman dan intimidasi terhadap wartawan yang melakukan investigasi di lokasi tersebut. Tindakan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman terhadap pers dan pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hingga berita ini diturunkan, tim media masih terus berusaha meminta klarifikasi resmi dari Kapolres Kampar terkait ketidakberdayaan institusinya dalam menindak dugaan pelanggaran di SPBU tersebut. Tim juga tengah berupaya menghubungi pihak Denpom (Detasemen Polisi Militer) terkait untuk mengonfirmasi keterlibatan oknum TNI aktif sebagaimana yang dituduhkan oleh oknum Polres Kampar.
Kasus ini memicu desakan publik agar Kapolda Riau dan Pangdam setempat segera turun tangan guna mengusut tuntas adanya dugaan kongkalikong, pembekingan bisnis ilegal, serta tindakan pengancaman terhadap kerja-kerja jurnalistik di wilayah Kampar.
