Hukum Kriminal My.Id| JAKARTA
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diguncang tekanan publik. Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta (GEMARI Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa Jilid IV, menuntut KPK segera bertindak tegas terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Jumat (9/1/2026).
Aksi tersebut dipicu penggeledahan yang sebelumnya dilakukan KPK di rumah dinas dan kediaman pribadi SF Hariyanto, yang berujung pada penyitaan uang tunai dalam rupiah dan valuta asing (dolar) serta sejumlah dokumen penting. Namun hingga kini, KPK dinilai belum memberikan kejelasan atas temuan tersebut.
Koordinator Nasional GEMARI Jakarta, Kori Fatnawi, menegaskan bahwa penyitaan uang dan dokumen bukanlah peristiwa biasa. Menurutnya, langkah itu merupakan sinyal kuat adanya dugaan pelanggaran serius yang seharusnya segera ditindaklanjuti secara terbuka dan profesional.
“Penyitaan uang tunai dan dokumen dari rumah pejabat setingkat Plt Gubernur tidak bisa dianggap sepele. Jika alat bukti sudah cukup, KPK wajib menaikkan status perkara dan menetapkan tersangka. Jangan biarkan hukum berjalan di tempat,” tegas Kori dalam orasinya.
GEMARI Jakarta menyoroti sikap bungkam KPK, yang hingga kini belum mengumumkan jumlah uang yang disita, substansi dokumen yang diamankan, maupun kedudukan hukum SF Hariyanto dalam perkara tersebut. Kondisi ini dinilai membuka ruang spekulasi publik sekaligus mencederai prinsip transparansi dan kepastian hukum.
Kori juga mengingatkan bahwa sebelum penggeledahan, SF Hariyanto sempat dipanggil KPK terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menjadi sorotan publik akibat dugaan gaya hidup mewah keluarga. Namun, rangkaian pemeriksaan tersebut tidak pernah disampaikan hasilnya secara jelas kepada masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, GEMARI Jakarta menegaskan bahwa desakan penangkapan bukan bentuk penghakiman, melainkan tuntutan moral agar penegakan hukum berjalan adil, tegas, dan tanpa tebang pilih.
“Jika KPK memiliki cukup alat bukti, segera tetapkan tersangka dan lakukan penangkapan. Jangan biarkan kepercayaan publik runtuh hanya karena ketidaktegasan,” ujar Kori.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. GEMARI Jakarta menegaskan tidak akan berhenti melakukan tekanan publik dan politik hingga KPK berani membuka perkara ini secara terang, akuntabel, dan bertanggung jawab di hadapan rakyat.
Sumber: Mataxpost
